Berita Nasional

China Klaim Natuna, Ini 8 Sikap RI

Pinterest LinkedIn Tumblr

Jakarta – Kapal-kapal China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di laut Natuna yang merupakan bagian dari Indonesia. Indonesia bersikap tegas akan hal ini.Indonesia menyatakan klaim China terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak punya dasar yang sah dan tak diakui UNCLOS. Juru bicara Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China, Geng Shuang, dalam keterangan pers reguler, 2 Januari 2020, dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri RRC, Jumat (3/1/2020), menanggapinya.”Pihak China secara tegas menentang negara mana pun, organisasi, atau individu yang menggunakan arbitrasi tidak sah untuk merugikan kepentingan China,” kata Geng.

“Saya menjelaskan posisi China dan dalil-dalil isu tentang Laut China Selatan sehari sebelum kemarin dan tak ada gunanya saya mengulangi lagi,” kata Geng dalam keterangan pers tertulis berbentuk tanya-jawab itu.”Saya ingin menegaskan bahwa posisi dan dalil-dalil China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerima atau tidak, itu tak akan mengubah fakta objektif bahwa China punya hak dan kepentingan di perairan terkait (relevant waters). Yang disebut sebagai keputusan arbitrase Laut China Selatan itu ilegal dan tidak berkekuatan hukum, dan kami telah lama menjelaskan bahwa China tidak menerima atau mengakui itu,” tutur Geng.Para menteri juga sudah mengadakan rapat koordinasi pada Jumat (3/1/2020). Rapat dipimpin Menko Polhukam Mahfud Md. Berikut sikap-sikap Indonesia soal Natuna yang diklaim China:1. Sikap Presiden Istana memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas merespons klaim China di perairan laut Natuna. Upaya penanganan klaim China di Natuna dilakukan dengan diplomasi damai.”Berdasarkan arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna,” ujar Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020). Fadjroel lantas mengutip pernyataan Jokowi soal sikap terkait klaim China atas Natuna. “‘Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia’, tegas Presiden Jokowi,” kata Fadjroel mengutip Jokowi. 2. Sikap MenluMenlu Retno LP Marsudi menyampaikan empat poin sikap Indonesia terkait klaim China atas Laut Natuna. Retno menegaskan Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim sepihak Republik Rakyat China (RRC) atas teritorial lautnya yang disebut ‘Nine Dash Line’. “Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982,” kata Retno di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).Poin pertama adalah kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Retno mengatakan bahwa Perairan Natuna adalah wilayah ZEE Indonesia. Hal itu telah ditetapkan pada Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).”Kedua wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982,” ujarnya.Retno menyebut China adalah anggota dari UNCLOS 1982. Sehingga Retno meminta China untuk menghormati hukum tersebut.”Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu part (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982,” tegas Retno.Lebih lanjut, Retno menegaskan Indonesia tidak akan mengakui klaim 9 Garis Putus-putus atau Nine-Dash Line sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu. Menurut Retno Nine-Dash Line tidak memiliki dasar hukum internasional.”Keempat Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982,” ujarnya.3. TNI Siap TempurTNI melaksanakan operasi siaga tempur setelah China mengklaim Laut Natuna sebagai wilayah teritorial mereka. Kapal-kapal militer RI dikerahkan. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono, mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah digelar, yaitu tiga KRI dan satu Pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU. “Selanjutnya dikatakan Pangkogabwilhan I bahwa operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara,” demikian keterangan tertulis yang disampaikan Kabid Penum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman, Jumat (3/1/2020).Yudo mengatakan wilayah Natuna Utara saat ini menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020.”Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya,” imbuhnya.4. Prabowo CoolMenteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi santai masalah ini. Menurutnya semua orang harus tenang, tidak akan ada yang terganggu karena masalah ini. Termasuk investasi dari China.”Kita cool (tenang) saja. Kita santai kok ya,” kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020)Prabowo sendiri menyatakan pihaknya sedang mengusahakan semua masalah di Natuna bisa selesai dengan baik. Dengan catatan damai tentunya. Pasalnya menurut Prabowo, China merupakan salah satu sahabat Indonesia.”Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat,” ungkap Prabowo.Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan sikap Prabowo jelas tetap mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Hal itu sesuai dengan konvensi hukum laut PBB atau UNCLOS 1982.”Sikap kita terang, Indonesia tetap mempertahankan kedaulatannya dan hak-nya terhadap Laut Natuna Utara tersebut (Laut Cina Selatan) sebagai ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia) sesuai konvensi hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982, dan kapal Cina telah melakukan pelanggaran ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) tersebut dan Menlu telah menyampaikan Nota Protes dan kami dukung nota protes tersebut,” kata Dahnil kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020).Dahnil mengatakan Prabowo menepis semua klaim yang dilakukan China. Dia mengatakan klaim China tanpa landasan hukum.”Semua klaim Cina tidak berdasar karena tidak memiliki landasan hukum,” ujar Dahnil.
Selanjutnya

Halaman

1
2

natuna indonesia
china klaim natuna
prabowo
natuna china
jokowi

%d bloggers like this: