Berita Nasional

Prabowo Cool soal Natuna, NasDem: Sah, Tapi Jangan Malah Dianggap Takut

Pinterest LinkedIn Tumblr

Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memilih sikap ‘cool’ terkait China yang melanggar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna. NasDem menilai sikap cool itu sah saja, tapi dia meminta jangan sampai sikap itu malah dianggap sebagai sikap takut.”Cool sebagai strategi politik sah-sah saja, tetapi jangan sampai sikap itu kemudian malah dianggap sebagai sikap yang takut dan membiarkan,” kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago, Sabtu (4/1/2020). Baca juga: PKS Soroti Sikap Cool Prabowo soal Natuna: Tidak Boleh Lembek, Harus Tegas

Dia menegaskan Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan pulau-pulau di kawasan perairan Natuna juga dihuni oleh masyarakat Indonesia. Irma juga menilai China harus menghormati kedaulatan Indonesia.”China sebagai negara yang dianggap pak Prabowo sebagai negara sahabat, tentu harus menghormati hak kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia, jika mereka sudah melanggar kedaulatan negara dengan menempatkan kapalnya, tentu harus ada komunikasi bilateral yang serius terkait hal tersebut, karena ini masalah kehormatan bangsa,” jelasnya.Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi sebelumnya mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim China sebagai teritorial mereka. Retno menegaskan kapal China telah melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.Sebenarnya, ada dua hal yang menjadi dasar argumen kedua negara, namun China hanya mengakui salah satunya. China punya Nine Dash Line atau 9 Garis Putus-putus yang dibikin sejak 1947. 9 Garis Putus-putus menjadi batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu, membujur dari utara, menabrak laut Filipina, terus ke selatan, hingga mencaplok sebagian Perairan Natuna milik Indonesia.Baca juga: Kapal-kapal Militer RI Dikerahkan Jaga Natuna dari Klaim ChinaNah, klaim China dengan konsep 9 Garis Putus-putus yang dinyatakan itu tidak diakui Indonesia. Pijakan hukum Indonesia ada dua. Pertama, Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Kedua, putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan untuk menyelesaikan sengketa Filipina vs China (South China Sea Tribunal) tahun 2016.Menhan Prabowo pun sudah bersikap. Dia menegaskan upaya diplomasi untuk penanganan klaim China atas Natuna.”Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat,” kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jl MH Thamrin, Jakpus, Jumat (3/1).

Halaman

1

Tampilkan Semua

(haf/fdn)

nasdem
china
prabowo subianto
prabowo
laut natuna

%d bloggers like this: