Berita Nasional

Soal Natuna, PKS: Menlu Retno Lebih Tegas dari Menhan Prabowo

Pinterest LinkedIn Tumblr

Jakarta, Beritasatu.com – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri RI Retno B Marsudi yang memprotes keras kebijakan Tiongkok yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia di laut Natuna.
“Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok,” tandas Kholid di kantor DPP PKS, Sabtu (4/1/2019).
Kholid mengapresiasi respons tegas menlu yang mengirimkan nota protes ke pemerintah Tiongkok sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.
Namun, Kholid sangat menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.
“Pak Prabowo sebagai menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap,” tegas dia.
Sikap politik luar negeri Indonesia jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan. Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Tiongkok Selatan.
“Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas.Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia,” pungkas dia.
Sebelumnya, Menlu, Retno Marsudi, mengemukakan, Tiongkok telah melanggar batas laut Indonesia atau yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah Natuna, propinsi Kepulauan Riau. Atas pelanggaran itu, Indonesia telah melakukan protes.
“Telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia,” kata Retno dalam konferensi pers usai rapat khusus mengenai kawasan Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Retno menjelaskan, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) tahun 1982. Tiongkok merupakan salah satu negara yang terikat pada Unclos tersebut.
“Merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari Unclos tahun 1982 itu,” tegas Retno.
Retno menambahkan, Indonesia tidak pernah akan mengakui “Sembilan Garis Putus-putus” atau Nine-Dash Line yang diklaim sepihak oleh Tiongkok. Pasalnya, klaim itu dinilai tidak punya dasar hukum internasional.
Indonesia berpegang pada UNCLOS tahun 1982. Di sisi lain, tahun 2016 lalu, pengadilan internasional tentang Laut China Selatan menyatakan, klaim Sembilan Garis Putus-Putus sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu tidak mempunyai dasar historis.
“Rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna,” kata Retno.
Terpisah, usai bertemu Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menhan, Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan mencari solusi terbaik atas masalah tersebut.
“Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun Tiongkok negara sahabat,” kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020) sore.
Prabowo menambahkan, masalah tersebut juga diharapkan tidak mengganggu hubungan ekonomi di antara kedua negara. “Kita cool saja, kita santai kok,” imbuh Prabowo. 
 

%d bloggers like this: